| PARTAI HANURA |
|
| Polling Saat Ini |
|
|
| HANURA KOTA PEKALONGAN |
|
| Galery Foto |
|
|
| Hanura Peduli |
 |
| Pesan Online |
Free shoutbox @ ShoutMix
|
| 4 PAC Terbentuk |
| Pekalongan Barat , Pekalongan Selatan, Pekalongan Timur dan Pekalongan Utara |
|
| Perjuangan Rakyat Melawan Kapitalis Global |
| Sabtu, 29 Desember 2007 |
[30/01/07, 05:47:30]
IRONIS, adalah kata yang paling tepat diberikan kepada pengelolaan sumber daya alam di republik ini. Betapa tidak, kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan rakyat dan dilindungi oleh UUD 45 berubah menjadi sebuah praktek penghisapan dan penindasan kepada rakyat yang memiliki kedaulatan penuh di negeri ini.
Bumi, air, dan segala isinya bukan lagi menjadi milik negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Akan tetapi sebaliknya menjadi milik segelintir orang pemilik modal.
Demi investasi dan perbaikan ekonomi, demikian kalimat klise yang selalu dilontarkan pemerintah untuk menjustifikasi masuknya kapitalis global dalam mengembangkan sayap bisnisnya. Padahal kaum kapitalis inilah yang memporak porandakan ekonomi dan menghancurkan harkat martabat anak bangsa.
Kasus perampasan tanah masyarakat desa Pergulaan merupakan sebuah contoh arogansi dan kesewenangan kapitalis global. PT. LONSUM (London Sumatra), sejak berdirinya, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini, telah melakukan sederet pelanggaran HAM terhadap masyarakat desa Pergulaan. Masyarakat dipaksa menyerahkan tanahnya untuk dijadikan perkebunan. Bagi yang menolak disiksa, distrum dan dituduh sebagai anggota PKI. Tak ada yang bisa melawan, tak ada yang mampu menahan siksaan. Menyakitkan sungguh menyakitkan. Apalagi siksaan tersebut dilakukan aparat keamanan yang seharusnya melindungi rakyat. Masyarakat yang diam tak melawan bukan berarti menyerah. Penyiksaan tanpa perlawanan tersebut menyimpan dendam sampai anak cucu.
Jatuhnya rezim jendral Suharto pada tahun 1998 merupakan momentum untuk menuntut kembali hak rakyat yang dulu dirampas. Karena di saat rezim militer inilah, didukung oleh kapitalis global seperti IMF dan Bank Dunia, tanah rakyat dan kekayaan alam Indonesia dirampas dan dikuras hasilnya. Perlawanan terjadi dimana-mana. Kaum tani kembali bergolak mengambil dan menduduki lahan yang pernah dirampas. Sederet peristiwa seperti kasus tanah rakyat dengan LONSUM di Pergulaan dan Bulu Kumba, Newmount di Minahasa, Freeport di Papua, mencuat dan membangkitkan semangat perjuangan bahwa rakyat harus melawan.
Di Pergulaan, rakyat mendapat perlawanan dari aparat dan pam swakarsa bentukan LONSUM. Lahan seluas 165,6 Ha yang pernah dirampas PT. LONSUM, diduduki dan digarap secara bersama oleh masyarakat desa. Ratusan warga yang tergabung dalam Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan menduduki dan menanami lahan. Beberapa orang warga ditangkap dan diseret ke pengadilan dengan tuduhan merusak tanaman milik LONSUM. Desa dikurung oleh LONSUM dengan membuat parit bak nusa kambangan.
Aparat hukum dan pengadilan, kini dijadikan LONSUM sebagi alat yang efektif untuk meredam perlawanan masyarakat Pergulaan. Sebelas orang warga yang dianggap penggerak ditangkap. Tanaman masyarakat dicabut, posko dirusak dan dan warga dipukul mundur.
Pukulan mundur bukan berarti kalah. Penangkapan bukan berarti membuat ciut nyali melawan. Masyarakat Pergulaan sudah terbiasa ditempa oleh keadaan. Dengan semboyan “tunduk tertindas atau bangkit melawan” masyarakat Pergulaan kini kembali menduduki lahan dan menanaminya dengan tanaman pangan. Sebelas warga yang ditangkap dan dimeja hijaukan segera melakukan gugatan balik secara perdata.
Kini perhatian jutaan petani di republik ini tertuju pada hasil pengadilan bagi ke sebelas warga Pergulaan. Akankah tanah pergulaan kembali kepada rakyat? Akankah pengadilan yang digelar memenuhi rasa keadilan? Ataukah rakyat yang harus menjadi hakim...!!!
|
posted by Sugeng Indiarso SH @ 01.36  |
|
|
|
|
|
